Numbers for Nature Training Institute

Kawasan konservasi laut memiliki peran penting dalam menjaga ekosistem sekaligus menopang kehidupan masyarakat pesisir. Keberlanjutan manfaat tersebut membutuhkan pengelolaan yang mempertimbangkan aktivitas pemanfaatan ruang, nilai ekonomi sumber daya alam, kapasitas kelembagaan, dan kebutuhan pembiayaan. Keterkaitan inilah yang menjadi fokus diseminasi hasil riset Groundwork Analysis–Blue Economy (GWA BE) Bangka Belitung pada 30 September 2026 di Pangkalpinang.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama Universitas Bangka Belitung dan CSF Indonesia ini mempertemukan perwakilan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, tim peneliti, dan mentor. Forum tersebut menjadi ruang untuk menyampaikan hasil penelitian mengenai pengembangan model bisnis pengelolaan Kawasan Konservasi Pulau Lepar-Pongok melalui pendekatan spasial ekonomi, sekaligus memperoleh masukan bagi penyempurnaan kajian dan rekomendasi kebijakan.

Dalam pemaparannya, tim peneliti menyampaikan hasil pemetaan partisipatif aktivitas perikanan tangkap, budidaya, dan wisata bahari. Melalui wawancara dengan nelayan, pembudidaya, dan agen perjalanan, penelitian menggambarkan bagaimana berbagai kelompok pengguna memanfaatkan ruang di dalam kawasan.

Aktivitas yang teridentifikasi meliputi perikanan tangkap di sekitar Pulau Pongok, budidaya kerapu melalui keramba jaring apung di sekitar Pulau Celagen dan Pongok, serta kegiatan snorkeling dan menyelam di sekitar Pulau Kelapan. Temuan ini menunjukkan pentingnya pengaturan ruang yang mempertimbangkan kebutuhan perlindungan ekosistem dan keberlanjutan mata pencaharian masyarakat.

Untuk memperkuat pemanfaatan hasil pemetaan, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) memberikan masukan agar peta aktivitas yang masih berupa titik dikembangkan menjadi poligon. Penyempurnaan ini diperlukan untuk memperjelas cakupan aktivitas, menelaah potensi tumpang tindih pemanfaatan ruang, dan mendukung penyusunan zonasi resmi kawasan konservasi.

Pemetaan tersebut dilengkapi dengan kajian valuasi ekonomi jasa ekosistem. Analisis ini membantu memperlihatkan keterkaitan antara sumber daya alam dan manfaat ekonomi yang diperoleh dari aktivitas perikanan maupun wisata bahari. Dalam pembahasan, perikanan tangkap menjadi salah satu perhatian utama karena perannya bagi mata pencaharian masyarakat pesisir. Pengembangan kawasan dan pariwisata perlu mempertimbangkan keberlanjutan aktivitas tersebut.

Penelitian juga menelaah efektivitas pengelolaan melalui Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA). Diskusi mengidentifikasi sejumlah kebutuhan penguatan, termasuk sumber daya manusia, ketersediaan basis data, pemantauan biofisik dan sosial-ekonomi, serta pengawasan kawasan. Aspek-aspek tersebut menjadi bagian penting dalam merancang intervensi pengelolaan dan menentukan kebutuhan pembiayaannya.

Tim peneliti memaparkan tiga skenario intervensi, mulai dari kegiatan esensial, kegiatan prioritas, hingga intervensi yang lebih lengkap. Masing-masing skenario memiliki kebutuhan anggaran yang berbeda sesuai cakupan kegiatan. Analisis menunjukkan bahwa pendapatan tiket wisata, apabila menggunakan nilai rata-rata kesediaan membayar pengunjung atau willingness to pay (WTP) dalam model, belum mencukupi kebutuhan pembiayaan intervensi pengelolaan.

Temuan tersebut mendorong diskusi mengenai pentingnya diversifikasi sumber pendapatan dan pembiayaan. Pengembangan model bisnis kawasan konservasi perlu disertai penguatan kelembagaan, pemantauan, pengawasan, dan koordinasi lintas sektor agar dukungan pendanaan dapat menunjang pengelolaan yang efektif.

Berbagai pemangku kepentingan turut memberikan masukan mengenai daya dukung lingkungan, mitigasi dampak pengembangan wisata bahari, dan potensi konflik pemanfaatan ruang antara perikanan dan pariwisata. Bappeda juga mengusulkan agar potensi dugong dan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) dipertimbangkan dalam pengembangan model. Masukan dari beragam perspektif ini akan membantu tim peneliti memperkuat relevansi rekomendasi terhadap kebutuhan daerah. 

Selain memperkaya kajian, diseminasi membuka peluang pemanfaatan hasil penelitian dalam proses perencanaan. UPTD Kawasan Konservasi dapat mempertimbangkan temuan sebagai bahan penyusunan rencana pengelolaan, zonasi, dan usulan kebutuhan anggaran. Bappeda juga menyampaikan peluang penggunaan hasil kajian sebagai masukan bagi penyusunan Rencana Induk Keanekaragaman Hayati Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2027.

Sebagai tindak lanjut, tim peneliti akan menyempurnakan peta dan laporan berdasarkan masukan peserta, termasuk memperjelas angka serta asumsi dalam analisis ekonomi. Tim juga akan menyusun policy brief yang merangkum temuan utama dan rekomendasi untuk disampaikan kepada DKP dan Bappeda.

Melalui diseminasi ini, riset GWA BE Bangka Belitung menjadi sarana untuk menghubungkan pengetahuan ekonomi lingkungan dengan kebutuhan pengelolaan konservasi di tingkat daerah. Penyempurnaan kajian dan koordinasi lanjutan diharapkan dapat mendukung pengambilan keputusan yang mempertimbangkan perlindungan ekosistem Lepar-Pongok, keberlanjutan pembiayaan, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir.