Numbers for Nature Training Institute

Abrasi, banjir rob, dan kehilangan lahan menjadi persoalan yang ingin diatasi masyarakat pesisir Jawa Tengah. Namun, harapan terhadap perlindungan pesisir juga berjalan beriringan dengan kebutuhan untuk menjaga mata pencaharian. Bagaimana rencana pembangunan tanggul laut dapat menjawab kedua kebutuhan tersebut? Pertanyaan ini menjadi salah satu perhatian utama dalam Writing Workshop Groundwork Analysis–Blue Economy (GWA BE) Jawa Tengah.

Diselenggarakan pada 28 September 2026 di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro, Semarang, kegiatan ini mempertemukan tim peneliti GWA BE Jawa Tengah, mentor Prof. Umi Muawanah, dan tim CSF Indonesia. Workshop berfokus pada peninjauan hasil survei sosial-ekonomi serta penguatan analisis, pembahasan, dan rekomendasi dalam laporan penelitian.

Melalui pendampingan dan diskusi bersama, tim menelaah persepsi, pengetahuan, aspirasi, serta kekhawatiran masyarakat terhadap rencana pembangunan tanggul laut. Proses ini menjadi langkah untuk memastikan bahwa laporan mampu menjelaskan makna temuan survei dan relevansinya bagi pengelolaan wilayah pesisir.

Aspirasi yang Sama, Respons yang Berbeda

Hasil survei yang dibahas menunjukkan adanya kesamaan aspirasi di berbagai lokasi penelitian. Masyarakat mengharapkan solusi untuk mengurangi dampak abrasi dan banjir rob, mempertahankan sumber penghidupan, serta membuka peluang ekonomi yang lebih baik.

Meski demikian, respons terhadap rencana pembangunan berbeda antarlokasi. Di Sayung, masyarakat cenderung menunjukkan sikap positif dan terbuka terhadap informasi mengenai rencana pembangunan. Salah satu harapan yang muncul adalah tersedianya pintu air yang dapat dikelola secara lokal untuk mengurangi banjir rob dengan tetap menjaga aktivitas mata pencaharian.

Di Semarang, diskusi menyoroti ketidakpercayaan sebagian masyarakat yang dipengaruhi pengalaman sebelumnya dengan program pemerintah yang dinilai belum memenuhi harapan. Sementara itu, hasil survei yang dipaparkan untuk Karanganyar menunjukkan bahwa sekitar 83 persen responden belum mengetahui rencana proyek.

Perbedaan tersebut menjadi perhatian penting dalam penyempurnaan laporan. Tingkat penerimaan masyarakat perlu dipahami dengan mempertimbangkan akses informasi, pengalaman dengan program sebelumnya, dan kondisi sosial-ekonomi di setiap lokasi. Dengan pemahaman ini, rekomendasi dapat disusun sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.

Menjaga Penghidupan dalam Perlindungan Pesisir

Selain kebutuhan akan perlindungan lingkungan, workshop membahas kekhawatiran masyarakat terhadap potensi kehilangan pendapatan dan perubahan akses terhadap sumber penghidupan. Persoalan pengadaan lahan, kepastian kepemilikan, serta mekanisme kompensasi juga menjadi bagian penting dari diskusi.

Sebagian masyarakat belum memiliki sertifikat tanah resmi, sehingga muncul kekhawatiran mengenai perlindungan hak atas lahan yang mereka manfaatkan. Pengalaman pembebasan lahan yang dinilai lambat dan kurang adil turut memengaruhi kepercayaan terhadap rencana pembangunan.

Temuan ini mengarahkan tim untuk memperkuat pembahasan mengenai dampak sosial-ekonomi pembangunan pesisir. Penyampaian informasi yang transparan dan pelibatan masyarakat secara bermakna menjadi pertimbangan penting agar aspirasi serta kekhawatiran masyarakat dapat masuk dalam proses perencanaan.

Diskusi juga menelaah tantangan kelembagaan dan penganggaran pemerintah. Siklus anggaran tahunan dapat menjadi kendala ketika kerusakan infrastruktur perlindungan pesisir membutuhkan penanganan segera. Karena itu, rekomendasi penelitian perlu mempertimbangkan kemampuan pelaksanaan dan pemeliharaan infrastruktur, selain kebutuhan pembangunannya.

Menghubungkan Data dengan Rekomendasi

Dalam workshop, tim menekankan perlunya analisis yang melampaui penyajian data deskriptif. Laporan perlu menjelaskan faktor yang memengaruhi respons masyarakat serta menghubungkan hasil survei dengan implikasi pembangunan tanggul laut.

Pendampingan mentor dan review bersama CSF Indonesia membantu tim memperjelas pesan utama penelitian, memperkuat alur penulisan, dan menyelaraskan hubungan antara hasil, pembahasan, serta rekomendasi. Penyempurnaan ini diharapkan menghasilkan masukan yang lebih relevan bagi pengambilan keputusan terkait perlindungan pesisir dan ekonomi biru.

Program GWA BE Jawa Tengah juga memberikan manfaat tambahan bagi pengembangan kapasitas akademik. Satu pendanaan penelitian menghasilkan tujuh skripsi mahasiswa, memperluas pemanfaatan data sekaligus keterlibatan mahasiswa dalam kajian sosial-ekonomi pesisir. Selain itu, terdapat rencana pengembangan kerja sama riset dengan BRIN di Jawa Tengah.

Sebagai tindak lanjut, tim akan menyempurnakan laporan berdasarkan masukan workshop dan melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) untuk mendukung perumusan strategi pada Tujuan 4 penelitian. Forum ini direncanakan menjadi ruang bagi pemangku kepentingan untuk membahas temuan, mengidentifikasi prioritas, dan memberikan masukan terhadap alternatif strategi.

Melalui proses tersebut, kajian GWA BE Jawa Tengah diharapkan dapat memperkuat dasar pengambilan keputusan yang mempertimbangkan perlindungan lingkungan, keberlanjutan penghidupan, dan aspirasi masyarakat pesisir.